Banten Darurat Korupsi, WH -Andika Dianggap Pejabat Magang

Banten Darurat Korupsi, WH -Andika Dianggap Pejabat Magang

Banten, - Gabungan organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam Koalisi Banten Menggugat (Kasibat) menggelar aksi unjuk rasa terkait banyaknya temuan kasus tindak pidana korupsi di Provinsi Banten. Dalam aksinya, Kasibat menganggap Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) dan Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy dianggap Magang, Kamis (03/06).

Tergabung dalam Koalisi Kasibat ini diantaranya, HMI Cabang Serang, GMNI Cabang Serang, Hima Persis PW Banten, Kumala PW Serang, KMS-30, PP IMC, Himpunan mahasiswa Banten, Permahi DPC Banten dan Himma DPW Banten.

Diungkapkan Kasibat, tiga korupsi yang masih ditangani Kejati Banten di antaranya kasus dana hibah untuk Pondok Pesantren (Ponpes) Tahun 2018 dan 2020, kasus pengadaan lahan untuk Gedung Samsat Malingping Tahun 2019, dan terbaru kasus Pengadaan Masker KN-95 Tahun 2020 yang bersumber dari APBD Provinsi Banten.

"Ini menandakan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten tidak serius, seperti pejabat Magang dalam memimpin Provinsi Banten, " ujar Dede Ruslan Rafiudin, perwakilan dari HMI Cabang Serang dalam orasi.

Pihaknya berharap, Aparat Penegak Hukum (APH) untuk bergerak cepat, memeriksa dan mencari dalang dari korupsi di Banten, terlebih pada kasus Hibah Ponpes yang mencoreng nama baik Provinsi Banten sebagai salah satu daerah yang melahirkan para ulama besar, namun tercoreng oleh Hibah Ponpes, akibat di korupsi oleh oknum-oknum yang tak bertanggung-jawab.

"Kami berharap Kejati Banten segera mencari dalang dari Korupsi Dana Hibah Ponpes, yang sudah mencoreng nama baik Provinsi Banten, " katanya

Sementara itu, Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Serang, Arman Maulana Rachman, menganggap WH-Andika tidak sesumbar saat dalam kampanye waktu pencalonan gubernur.

"Apa yang terjadi di Provinsi Banten tentu menjadi sebuah ironi bagi kita, 3 kasus korupsi menjadi sebuah jawaban bagaimana ketidak-becusan WH dan Andika dalam melakukan reformasi birokrasi dalam lingkungan Pemprov Banten, " ungkap Arman Maulana dalam orasi via megaphone.

Lanjutnya, pihaknya pun menyayangkan diamnya para anggota legislatif dalam kondisi saat ini yang terjadi di Provinsi Banten.

"Tentu korupsi uang rakyat hari ini perlu ada tindakan kongkrit dan tegas dari DPRD Provinsi Banten, DPRD Banten harus menggunakan hak interpelasi terhadap WH-Andika sebagai tanggung-jawab kontitusional mereka sebagai wakil rakyat, " paparnya.
(Red)

Dana hibah Korupsi Banten Ponpes Masker
BOE-CEX

BOE-CEX

Previous Article

Transportasi Logistik Parkir Halangi Jalan,...

Next Article

Komisi V DPRD Banten : Kinerja Dinkes dan...

Related Posts

Peringkat

Profle

Achmad Sarjono verified

Syafruddin Adi

Syafruddin Adi

Postingan Bulan ini: 190

Postingan Tahun ini: 1222

Registered: Feb 19, 2021

Herman Djide

Herman Djide verified

Postingan Bulan ini: 174

Postingan Tahun ini: 1294

Registered: Sep 22, 2020

salehwagidi

salehwagidi

Postingan Bulan ini: 113

Postingan Tahun ini: 229

Registered: Apr 16, 2021

Suhardi

Suhardi

Postingan Bulan ini: 110

Postingan Tahun ini: 733

Registered: Sep 22, 2020

Profle

Widian.

Beredar Kabar Ombas Bakal Ubah RSUD Pongtiku, Yunus Garaga: Yang Penting  Sudah Milik Pemda
Langgar Kode Etik, Kapolres Luwu Timur Pecat Satu Anggotanya
Kades Hiliwarokha Yurniat Zebua: Tidak Benar Saya Kosumsi Minuman keras
Tampil Perdana, Asmaul Husna Asal Burau Luwu Timur Hafal 500 Hadits di STQH XXXII Sulsel
banner

Follow Us

Recommended Posts

Kasus Covid-19 Naik Walikota Tangerang Minta Agar Masyarakat Patuhi Prokes
KNPI Lebak Selatan Kubu Ahmad Taufik dan Ila, Buat Pakta Integritas Siap Damai
Uce Saepudin : Demo Tandingan dan Media Tandingan
Berikan Pelayanan Cepat, Polres Pandeglang Terima Apresiasi Warga
Tony Rosyid: Soal Haji, Mari Cari Solusi