Tak Sesuai Aturan, IMB Pembangunan SPBU Sukanegara Pontang Terancam Dicabut

Serang - Bangunan gedung bakal Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina berlokasi di Jl Raya Ciptayasa Km 06 Kp Baru Desa Sukanegara Kecamatan Pontang, yang kini diketahui sedang dalam tahap proses pengerjaan itu disinyalir salah seorang aktivis warga di Serang Utara tak sesuai dengan ketentuan serta dianggap menabrak aturan.

Pasalnya, menurut Hafid Siswanto, Bangunan SPBU Pertamina yang operasionalnya bakal dikelola oleh pihak swasta itu diduganya melanggar aturan Perda No 1 tahun 2018 tentang Bangunan dan Gedung, juga Perda No 5 tahun 2020 tentang perubahan atas Perda No 11 tahun 2011 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang tahun 2011-2031.

Baca juga: Gunakan Dana Desa Untuk Ikut Forex Trading, Bendahara Desa Kadubeureum Dipolisikan

"Melalui pengamatan kami, bangunan tersebut berdiri pada lahan persawahan, yang mana itu masuk dalam zona hijau sesuai rencana tata ruang wilayah kabupaten Serang yang terbaru, " kata Hafid Siswanto, seorang yang dikenal sebagai aktivis dan juga merupakan warga Pontang kepada jurnalis, beberapa waktu lalu.

Dari hasil analisa dan kajiannya Hafid itu, sangatlah tidak akan mungkin setiap orang atau badan dapat dengan berani melakukan suatu kegiatan pembangunan bersifat komersial jika belum berizin. "Seperti IMB yang didapat melalui ketentuan perizinan dinas terkait, dan sesuai dengan hasil kajian Tata Ruang Wilayah, " paparnya.

Baca juga: Tony Rosyid: Pemanggilan Anies Menampar Wajah Keadilan Negeri Ini

"Adanya IMB menunjukkan bahwa rencana konstruksi bangunan tersebut juga dapat dipertanggung jawabkan untuk kepentingan bersama, " ungkap Hafid.

Secara yakin, dikatakannya bahwa, titik lokasi bangunan spbu yang kini sedang dibangunkan itu, diyakininya berdiri pada wilayah yang bukan sesuai dengan keperuntukannya."Lokasi bangunan itu jelas sepenuhnya berada pada zona wilayah area persawahan atau ketahanan pangan (Zona hijau_red), bukan di area zona kuning, " katanya.

Baca juga: Khoirunnisa Nur Agustyati: Perppu Pilkada Bisa Cegah Penyebaran Covid-19

Untuk itu, Hafid meminta pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Serang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) agar segera melakukan tindakan dan pengawasan lebih lanjut.

Menyikapi hal tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kabupaten Serang dalam waktu dekat akan melakukan peneguran dan pemanggilan kepada PT Pratama Edwin Mandiri selaku perusahaan pengelola aktivitas terhadap izin pembangunan bangunan dan gedung bakal SPBU Pertamina yang berlokasi di Jl Raya Ciptayasa Km 06 Kp Baru Desa Sukanegara Kecamatan Pontang.

Baca juga: PWI Minta Kapolri Usut Tuntas Oknum Polisi Pelanggar Kemerdekaan Pers

Tak tanggung-tanggung, bukan hanya ditegur dan dipanggil untuk dimintai keterangan saja, bahkan itu, pencabutan izin pun akan dilakukan.

Hal itu, disampaikan Kabid Perizinan Tertentu dan Non Perizinan DPMPTSP Kabupaten Serang, H. Noni Arsad kepada Indonesiasatu.co.id saat diminta keterangan informasi terkait hasil cek monitoring pada hari Rabu, (03/11/2021) yang dilakukan olehTim Wasdal.

Baca juga: BSB PKH Kembali Bermasalah, KPM Desa Karyasari Hanya Terima Beras 30 Kg

"Hasilnya benar, mereka (PT Pratama Edwin Mandiri) itu memang sudah menyalahi aturan. Harusnya kan yang dibangun itu didalam Zona Kuning, ini malah di titik zona hijau, " ucap Noni Arsad melalui sambungan telepon selulernya, Kamis (04/11/2021).

Lanjut dikatakan Noni Arsad, dari hasil Tim Wasdal bahwa, ditemukan adanya kejanggalan dan tak sesuai petunjuk dalam kesepakatan awal rencana site plan. Maka itu, pihaknya akan menegur dan memanggil pengelola untuk dimintai keterangannya.

"Akan dipanggil dulu, agendanya hari Senin besok (Minggu depan) ini, " lanjut Noni Arsad.

Secara tahapan prosedur, pihak DPMPTSP Kabupaten Serang mengaku telah berupaya semaksimal dan seakurat mungkin, mengingat munculnya kajian PTP oleh BPN Pertanahan Serang dan Surat SKRK. 

"Mengingat kondisi lahan seluas 5.115 M2 itu berada pada dua zona berbeda kuning dan hijau, akhirnya kami pun merubah rencana desain. Intinya, seluruh bangunan harus berdiri pada zona kuning, sisanya untuk RTH, " tambahnya.

Baca juga: Topan RI Desak Dirjen Pajak Tindak Tegas Pelaku Penggelapan Pajak

Kemudian, setelah upaya peneguran dan klarifikasi yang dilakukan oleh tim pengawas nanti, hasilnya jika tak sesuai dengan arahan. dikatakan Noni Arsad, izin yang telah terbit tersebut dianggap tak berlaku.

"Apabila posisi lokasinya tak sesuai dengan posisi acuan letak maka dengan secara otomatis izin yang telah dikeluarkan sebelumnya itu pun digugurkan. Langsung kami cabut, " pungkas H Noni Arsad.